Nusaperdana.com - Pemerintah bertekad agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin banyak yang memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnisnya. Digitalisasi terbukti bisa meningkatkan kelas dari UMKM.

Selain itu, digitalisasi juga sebuah bentuk pengembangan inklusi keuangan yang jadi salah satu fokus agenda Presidensi G20 Indonesia. Menteri keuangan Sri Mulyani pada Simposium Tingkat Tinggi G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) beberapa waktu lalu, menjelaskan Pemerintah Indonesia sebagai regulator berkomitmen memberikan dukungan kepada Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) untuk memasuki ekosistem digital yang sehat guna mempercepat inklusi keuangan.

"Digitalisasi memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Digitalisasi merupakan komponen kunci bagi kami untuk mencapai target, yaitu terkait akses pembiayaan, pembayaran, pembukuan, serta pemasaran digital bagi UMKM," ungkap Sri Mulyani, ditulis Minggu (23/10/2022)

Sri Mulyani mengungkapkan terdapat setidaknya enam aspek dalam ekosistem UMKM di mana digitalisasi dapat mengoptimalkan peran ekonomi inklusif, yaitu kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan, dan budaya. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital untuk mendorong UMKM termasuk pada aspek keuangan terkait pembayaran, pembukuan, dan pemasaran, serta upaya onboarding UMKM ke ekosistem digital.

"Untuk mengembangkan ekosistem UMKM dan digitalisasi, kita membutuhkan lebih banyak keterlibatan sektor swasta baik dalam bentuk fintech, crowdfunding, perdagangan elektronik, pendampingan UMKM yang baru merintis, dan perluasan jaringan usaha yang dapat mengundang lebih banyak investasi," jelas Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan juga saat ini sedang mengembangkan Digipay, sebuah sistem aplikasi pembayaran digital yang bertujuan untuk mengembangkan jalur menuju pemberdayaan ekosistem UMKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan terbentuknya ekosistem layanan digital, diharapkan bisa menyumbang Big Data yang kemudian menjadi bahan analisis oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan produk dan layanannya.

Di kesempatan terpisah, forum bisnis 20 (B20) melalui Trade and Investment Task Force tengah merampungkan rumusan rekomendasi kebijakan terkait akselerasi transformasi digital yang dapat ditindaklanjuti oleh negara-negara G20.

"Forum ini mendukung target Presidensi G20 Indonesia terkait peran nyata pelaku bisnis dalam B20 untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing, dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui Inclusive Closed Loop Ecosystem B20." kata Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022, Dr. Juan José Daboub.

Dia menambahkan, UMKM merupakan urat nadi perekonomian Indonesia. Dikatakannya, peran pelaku usaha dalam pengembangan UMKM juga sangat diperlukan. Termasuk kemitraan dengan UMKM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk membekali para UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan jaringan untuk meningkatkan daya saing, baik di dalam negeri maupun dalam rantai nilai global.

"Melalui forum B20, kami turut berkontribusi, baik dalam memberikan saran maupun berbagi pengalaman mengenai upaya nyata kami dalam mendukung pelaku usaha untuk digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif dan tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi," ujar Dr. Daboub.

Dr. Daboub yang juga merupakan anggota dewan direksi Philip Morris International (PMI) memberikan contoh PMI selaku salah satu perusahaan yang mendukung inisiatif B20 dalam meningkatkan kapabilitas UMKM. Afiliasinya di Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk., telah membina lebih dari 160.000 UMKM toko kelontong di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC).

Selain diberikan berbagai pembinaan terkait pengelolaan usaha, toko kelontong anggota SRC juga difasilitasi dengan dukungan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing mereka. Pembinaan dan transformasi digital ini diharapkan dapat terus menerus dirasakan hasilnya, baik oleh anggota SRC maupun pelaku UMKM di lingkungan sekitarnya.

Lebih lanjut, kolaborasi dari berbagai pihak juga dinilai punya peran penting agar program pembinaan bagi UMKM dapat memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian.

"Kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, berupa kebijakan dan program yang inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingannya, sehingga tujuan G20 Indonesia untuk memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi global dapat tercapai," tutup Dr. Daboub.

Sumber : Detik.com /  Editor : Redaksi