NUSAPERDANA.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengejar tunggakan pajak dari puluhan emiten dan pelaku industri baja nasional. Temuan awal menunjukkan kebocoran penerimaan yang signifikan dari sektor ini, dengan potensi mencapai Rp5 triliun.
"Perusahaan baja, saya punya list 40 (perusahaan baja). Baru diperiksa satu, yang lain belum dikejar. Itu aja kita kira mungkin bocor Rp4 (triliun) sampai Rp5 triliun," kata Purbaya di Kemenkeu Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Potensi Pajak Satu Perusahaan Capai Rp1 Triliun
Purbaya merinci, dari satu perusahaan yang telah diperiksa saja, potensi penerimaan yang bisa ditarik mencapai sekitar Rp1 triliun dalam periode tiga tahun. Angka ini menunjukkan besarnya skala kebocoran yang selama ini terjadi di industri pengolahan besi dan baja.Jenis kewajiban yang tengah ditagih mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta kewajiban terkait aktivitas impor. Kemenkeu menyoroti adanya persoalan dalam sejumlah kegiatan impor bahan baku yang selama ini belum ditangani secara serius.
Tindak lanjut pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut sudah berjalan. Kemenkeu telah menghitung besaran utang pajak yang harus dibayarkan dan kini tengah melakukan proses penagihan secara intensif.
Purbaya: Ada Pihak Internal yang Bermain
Selain mengejar kewajiban perusahaan, Menteri Keuangan turut menyoroti dugaan permainan di internal perpajakan. Ia menilai fakta bahwa ada perusahaan yang mampu beroperasi selama puluhan tahun tanpa terdeteksi menunjukkan adanya oknum yang bermain di dalam sistem."Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu puluhan tahun beroperasi dan enggak ketahuan berarti ada yang main memang," tegasnya.
Kemenkeu mengaku telah memiliki gambaran mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Purbaya memastikan akan ada tindakan tegas berupa pemecatan terhadap pegawai yang terbukti bermain dalam proses perpajakan.
"Iya, dalam waktu dekat dipecatin (pegawai pajak yang bermain)," tutur dia.
Dampak ke Penerimaan Negara dan Industri
Langkah ekstensifikasi ini menjadi sinyal keras bagi pelaku industri baja untuk segera melaporkan kewajiban pajaknya secara transparan. Bagi pemerintah, tambahan penerimaan hingga Rp5 triliun dari sektor ini menjadi ruang fiskal yang berarti untuk belanja prioritas.Di sisi lain, penegakan hukum yang konsisten diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih adil. Perusahaan yang selama ini patuh tidak akan dirugikan oleh kompetitor yang menghindari pajak, sehingga daya saing industri nasional bisa meningkat.
Kemenkeu menegaskan pemeriksaan akan terus diperluas ke perusahaan-perusahaan lain dalam daftar, bukan hanya berhenti pada satu entitas yang sudah ditagih. Pengawasan internal juga diperketat untuk mencegah kolusi antara wajib pajak dan petugas di lapangan.
