James Robinson: Target Ekonomi RI 8% Butuh Institusi Inklusif, Belajar dari Korsel

NUSAPERDANA.COM — Peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson, menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% per tahun sangat ambisius karena hanya sedikit negara di dunia yang mampu mencapainya. Dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, ia menegaskan peluang itu tetap terbuka asalkan Indonesia membangun institusi ekonomi yang inklusif, bukan ekstraktif.

Guru besar ekonomi politik itu menyampaikan pandangannya dalam forum kebijakan bertajuk Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (13/10). Ia hadir sebagai pembicara kunci dan membedah syarat struktural yang membuat sebuah negara bisa melompat dari pendapatan menengah ke pertumbuhan tinggi berkelanjutan.

Robinson dikenal luas sebagai penulis buku Why Nations Fail bersama Daron Acemoglu. Karya itu menjadi rujukan banyak pembuat kebijakan karena menempatkan kualitas institusi, bukan sekadar investasi atau teknologi, sebagai penentu utama kemakmuran jangka panjang sebuah bangsa.

Institusi Inklusif Jadi Penentu, Bukan Sekadar Investasi

Menurut Robinson, investasi, tabungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi memang faktor pendorong pertumbuhan. Namun semua itu bukan penentu utama lompatan ekonomi sebuah negara.

Ia menegaskan kualitas institusi memegang peran kunci. Institusi ekonomi yang inklusif membuka akses pasar, menjamin kepastian hukum, dan mendorong mobilitas sosial bagi pelaku usaha kecil hingga besar.

Sebaliknya, institusi ekstraktif menahan potensi ekonomi karena memusatkan kesempatan hanya pada segelintir kelompok. Pola ini, kata Robinson, yang membuat banyak negara kaya sumber daya justru stagnan bertahun-tahun.

"Namun, tidak ada hal yang terjadi secara otomatis. Anda harus membangun institusi inklusif yang memberikan insentif dan peluang nyata bagi masyarakat," ujar Robinson.

Korea Selatan dan Disiplin Kontrak Sosial Era 1950-an

Robinson memakai Korea Selatan sebagai gambaran nyata. Pada era 1950-an, negara itu terjebak masalah klasik negara berkembang: perbankan tidak sehat, monopoli kartel bahan pokok, dan praktik kapitalisme politik.

Lompatan ekonomi Korsel terjadi setelah perombakan mekanisme lewat kesepakatan kontrak sosial baru antara pemerintah dan dunia usaha. Perlindungan monopoli dihentikan, dan swasta dituntut bersaing di pasar global.

Pemerintah kemudian menggelar Rapat Promosi Ekspor Bulanan bersama pimpinan konglomerat atau chaebol. Fasilitas negara hanya diberikan kepada perusahaan yang mencapai target ekspor.

Disiplin eksekusinya ketat. Robinson menemukan fakta menarik saat meneliti kementerian di Korsel.

"Terdapat fakta menarik saat saya meneliti kementerian di Korea Selatan. Setiap pagi pukul 5 pagi, pejabat di sana harus melaporkan data ekspor harian dari seluruh kantor bea cukai langsung ke meja presiden," ungkap Robinson.

Jika nilai ekspor suatu perusahaan turun, CEO-nya langsung diminta penjelasan hari itu juga. Transformasi menyeluruh ini meruntuhkan hambatan birokrasi dan membuka ruang mobilitas sosial luas, termasuk kisah pendiri Hyundai yang merintis usaha dari nol sebagai anak petani.

Pancasila sebagai Modal Sosial, Bukan Sekadar Simbol

Meski mengulas Korsel, Robinson mengingatkan setiap negara punya model dan strategi berbeda sesuai peluang serta tradisinya. Indonesia tidak harus meniru mentah-mentah model negara lain.

Ia justru menyoroti nilai kultural Indonesia sebagai aset. Menurutnya, Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah modal sosial yang kuat untuk membangun masyarakat dan institusi ekonomi yang inklusif.

"Setiap negara memiliki model dan strategi yang berbeda berdasarkan peluang dan tradisinya masing-masing. Bagi Indonesia, ide kultural seperti Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah modal sosial yang sangat kuat untuk membangun masyarakat dan institusi ekonomi yang inklusif," tegasnya.

Tiga Syarat agar Target 8% Tak Jadi Angka di Atas Kertas

Untuk mengejar pertumbuhan tinggi berkelanjutan, Robinson menyebut beberapa prasyarat. Pertama, kejelasan motivasi agar pembangunan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara nyata, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan.

Kedua, sikap pragmatis dan terbuka terhadap kritik. Ketiga, keberanian kepemimpinan untuk mengambil keputusan jangka panjang, termasuk siap tidak populer.

Ia menutup paparannya dengan catatan bahwa pertumbuhan 8% secara berkelanjutan memang sulit, tetapi pernah terjadi dalam sejarah. Semua bergantung pada komitmen membangun institusi yang tepat.

"Mencapai pertumbuhan 8% secara berkelanjutan itu sulit, tetapi pernah terjadi dalam sejarah. Tidak ada yang datang secara otomatis, Anda harus benar-benar berkomitmen dan membangun institusi yang tepat untuk mewujudkannya," pungkas Robinson.